Sanks bagi PNS yang terlibat politik praktis

Sejatinya ASN atau yang lebih dikenal dengan PNS adalah melayani masyarakat selaku birokrasi / pemerintahan yang bertugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di tahun politik ini kegiatan kampanye semakin marak sehingga elemen masyarakat manapun bisa ikut serta meramaikan atau menyukseskan kegiatan pemilu dengan berbagai cara, misal ikut kampanye, menjadi tim sukses, ataupun dengan cara lainnya. Dulu di masa orde baru tentu kita sudah tidak asing dengan PNS yang menentukan pilihannya secara sengaja dengan memilih partai pemerintah yaitu pada waktu itu adalah partai golkar, mereka diwajibkan untuk memilih golkar, ikut berkampanye, dan kegiatan dukungan lainya, jika tidak mereka PNS akan diberhentikan atau dikenai sanksi.

Masa order baru telah lewat, pemimpin hingga aturan pun berganti, sehingga ada perubahan yang terjadi pada PNS yang bekerja bagi pemerintah. Mulai dari masa reformasi hingga hampir mendekati pemilu sekarang PNS dilarang melakukan dan terlibat politik praktis seperti pada zaman orde baru, karena PNS mewakili pemerintah sehingga harus netral terhadap kegiatan politik sekarang ini, dan jika tidak netral maka ada sanksi yang akan menjerat aparatur negara ini. Agar lebih jelas mengenai sanksi apa saja yang bisa diterima PNS jika mengikuti politik praktis, kami rangkum dalam beberapa poin berikut :

Daftar Sanksi yang Menjerat PNS Jika Terlibat Politik Praktis

Ada beberapa peraturan yang telah disusun oleh pemerintah mengenai bagaimana seharusnya PNS berhubungan dengan politik praktis beserta sanksinya, antara lain :

  1. Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Apabila Menjadi Pengurus Parpol

Sesuai dengan UU 5 Tahun 2014, bahwa PNS yang merangkap jabatan menjadi pengurus parpol akan dijerat hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Apabila memang ingin menjadi pengurus parpol hendaklah mengundurkan diri.

  1. Sanksi Apabila Menjadi Tim Sukses

Bukan hanya menjadi pengurus parpol saja, menjadi tim sukses pun bisa dikenai sanksi. Aturan pada PP No 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 52 Tahun 2011 mengenai Disiplin PNS serta UU Pemilu mengatur tegas apabila seorang PNS menjadi tim sukses maka akan ditindak tegas dengan penjara maupun denda.

  1. Mengundurkan Diri Apabila Mencalonkan Diri

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS secara tertulis dimulai sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota. Jadi jika memang ingin mencalonkan diri kembali atau dicalonkan harus melakukan pengunduran diri atau dikenai sanksi.

  1. Tingkatan Sanksi dari Kementerian PAN-RB

Pada surat yang ditujukan pada para pejabat negara tertanggal 27 Desember 2017 oleh Menteri PAN-RB pada saat itu Asman Abrur mengenai pelaksanaan netralitas aparatur sipil negara memberikan gambaran mengenai tingkatan sanksi yang diterima apabila melanggar netralitas PNS dengan terlibat politik praktis.

  1. Sanksi Moral/Ringan

Hal ini merujuk pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral. Sanksi moral diberikan apabila tidak menjaga netralitas dalam pilkada, pileg, maupun pilpres. Sanksi moral bisa dibarengi dengan sanksi disiplin administratif yang sifatnya (ringan atau berat) tergantung dengan peraturan perundang – undangan yang lain. Tindakan sanksi disiplin administrasi dilakukan oleh MKE (Majelis Kode Etik) PNS.

  1. Sanksi Sedang

Sanksi disiplin tingkat sedang diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran netralitas PNS berupa memberikan dukungan kepada paslon kepala daerah, terlibat kampanye, dan membuat kegiatan yang mengarahkan dukungan pada salah satu calon, dikenai hukuman berupa penundaan gaji selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat lebih rendah selama satu tahun. Pemberian dukungan kepada paslon disini dibuktikan dengan surat dukungan kepada paslon kepala daerah dan fotocopy KTP / Surat Keterangan sejenis.

  1. Sanksi Berat

Sanksi disiplin tingkat berat diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran netralitas PNS berupa memberikan dukungan kepada salah satu paslon kepala daerah dengan menggunakan fasilitas daerah (kampanye menggunakan fasilitas daerah), atau membuat keputusan yang menguntungkan / merugikan salah satu paslon kepala daerah. Sanksi yang diberikan lebih berat dari sanksi sedang berupa penurunan pangkat lebih rendah satu tingkat selama 3 tahun, pemindahan (mutasi) dalam rangka penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan (dibebas tugaskan), atau pemberhentian secara tidak hormat. Hal ini juga berlaku bagi pemilu kedepan, bukan hanya saat pilkada saja.

Sanksi – sanksi di atas akan dijatuhkan dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010. Jadi dapat disimpulkan peraturan sekarang sangat melarang PNS untuk terlibat politik praktis karena sanksi yang menjerat cukup berat dan merugikan PNS itu sendiri apabila dilanggar.

Kenapa PNS Harus Netral dan Ada Sanksinya?

Peraturan dibuat sebenarnya adalah demi kebaikan bersama dan tidak mencederai nilai – nilai yang ada di masyarakat. PNS harus menghindari politik praktis dikarenakan jika mereka tidak netral akan mencederai demokrasi yang ada, mencoreng nama baik PNS sendiri dan mencederai harga diri pemerintahan (birokrasi), mengingat zaman sudah berubah dan tidak sperti orde baru lagi, maka hal ini juga harus tetap ditegakkan (netralitas PNS). Jika seandainya PNS mengikuti politik praktis dengan mendukung paslon yang kemudian menang pemilu, maka ketidaknetralan PNS tersebut bisa disengketakan oleh paslon yang kalah dalam pemilu, sebaliknya jika PNS yang mendukung salah satu paslon namun kemudian kalah dalam pemilu maka dukungan selama ini memiliki konsekuensi sendiri bagi PNS tersebut, kerugian tentu besar bagi dirinya sendiri.

Demikian uraian dari kami, mari bagi anda selaku aparatur sipil negara berkomitmen melayani masyarakat dan tetap menjaga netralitas dengan tidak terjun ke politik praktis agar demokrasi dalam negeri sehat dan tidak dicederai oleh hal – hal yang tidak baik seperti hal tersebut. Mengenai masalah pilihan cukup suarakan dukungan anda langsung saat pemilu di bilik suara tanpa harus mengeluarkan tenaga dan materi sehingga tidak netral dalam menjadi PNS.

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *