Dana Kelurahan pun Diserang Menjelang Pilpres 2019

Mendekati tahun politik beberapa bulan kedepan dengan diadakannya pemilihan legislatif dan pilpres, tentu banyak hal yang dilakukan pemerintahan kali ini menjadi lebih sensitif untuk dibahas, karena kebanyakan kebijakan pemerintah yang mungkin sudah direncanakan jauh – jauh hari tak luput dari kritik berupa kebijakan yang dilakukan atas dasar politis atau kenapa kebijakan pemerintah ini baru dilakukan menjelang pilpres. Banyak sekali kebijakan – kebijakan pemerintah ini yang dikritik karena baru diadakan menjelang pilpres.

Baru – baru ini pemerintah mengadakan program baru bagi daerah, yakni program dana kelurahan yang secara sederhana hampir sama dengan dana desa yang sudah digelontorkan beberapa waktu lalu. Lalu bagaimana sebenarnya dana kelurahan ini muncul dan kenapa isu ini diserang menjelang pilpres 2019, kami memaparkannya dalam beberapa analisis berikut.

Asal Usul Dana Kelurahan Mencuat

Dari pihak pemerintah sendiri membeberkan kronologi mengenai dana kelurahan ini. Awal mula program dana kelurahan mencuat setelah adanya aspirasi / keluhan dari para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia pada pertemuan dengan Jokowi di Istana Bogor pada bulan juli. Keluhan dari walikota ini adalah mengenai tidak adanya dana kelurahan layaknya dana desa yang menurut para walikota juga cukup penting diberikan mengingat kelurahan juga layaknya desa yang perlu adanya dana untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas di kelurahan layaknya pada desa yang selama ini mendapatkan dana desa. Dari situlah Jokowi menginisiasi dana kelurahan yang mana akan dicairkan pada tahun depan yang kebetulan juga bertepatan dengan pilpres.

Anggaran dalam dana kelurahan sendiri sudah dianggarkan dari dana desa tahun 2019 yang berjumlah 73 Triliun, sebanyak 3 Triliun diberikan atau dialihkan dari dana desa tersebut untuk dana kelurahan.

Dalam hal ini menurut pemerintah diwakili Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, aturan hukum yang mendasari adanya dana kelurahan ini adalah melalui RAPBN-P tahun 2019, jadi jika sudah dianggarkan di RAPBN payung hukum dari dana kelurahan ini sudah jelas. Sedangkan payung hukum selain RAPBN ialah Undang – Undang yang masih dibahas peraturannya meningat peraturan mengenai dana kelurahan belum ada dan dana desa dijalankan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Selain membentuk undang – udang baru juga ada opsi dasar hukum dana kelurahan melalui pembuatan atau revisi Peraturan Pemerintah (PP), namun untuk revisi PP atau pembuatan UU ini pemerintah tentu harus berkonsultasi dengan DPR dalam hal legislasi atau pembentukan aturan tentang dana Kelurahan tersebut. Kesimpulannya adalah dana sudah disiapkan hanya menunggu payung hukum menanungi peraturan baru ini.

Serangan Dari Pihak Oposisi Mengenai Dana Kelurahan

Lalu bagaimana bisa dana kelurahan yang sebenarnya berasal dari aspirasi para walikota digunakan untuk menyerang pemerintah menjelang pilpres?. Hal ini tak lepas dari kritik oposisi yang selalu mencari celah kelemahan dari pemerintah.

Untuk masalah dana kelurahan dari pihak oposisi memberikan beberapa kritik tajam kepada pemerintah khususnya Jokowi yang kebetulan juga mencalonkan diri sebagai capres petahana di pilpres 2019.

Yang pertama adalah kesan pencitraan yang jelas – jelas dilontarkan kubu oposisi, karena seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya pemerintah akan mencairkan dana kelurahan ini pada tahun 2019 yang jelas itu adalah tahun politk bagi seluruh bangsa Indonesia.

Pencitraan adalah isu yang disampaikan oposisi mengingat kenapa harus dicairkan pada tahun dimana pesta demokrasi sedang digelar dan hanya demi kepentingan Jokowi semata. Jokowi terkesan bagi – bagi uang kepada rakyat melalui dana kelurahan ini.

Poin kedua adalah kebijakan ini dinilai tidak melalui kajian matang, sebab kebijakan ini tiba – tiba saja dilancarkan. Menurut keterangan pihak oposisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alayudin menilai kebijakan ini tidak dibahas matang terlebih dahulu.

Suhud menyatakan daripada memberikan dana desa menjadi dana kelurahan lebih baik memperbaiki kondisi ekonomi yang dinilai dalam kondisi kurang baik, dimana harga bahan pokok melambung dan cenderung tidak stabil dan tidak sesuai dengan janji politik Jokowi pada kampanye 2014 yang lalu.

Poin terakhir adalah belum adanya aturan hukum yang jelas yang masih dalam tahap rencana sehingga membuat kebijakan ini dipertanyakan.

Dilansir dari Kompas melalui pernyataan Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon, bahwa pemerintah tidak boleh sembarangan menganggarkan dana apapun itu dalam APBN tanpa payung hukum yang jelas, termasuk pada dana kelurahan ini. Selain itu Fadli mempertanyakan kenapa dana kelurahan baru dianggarkan di tahun 2019 dimana itu adalah tahun politik dimana pilpres dan pemilihan legislatif dilaksanakan.

Dari ketiga poin kritik diatas bisa disimpulkan bahwa dana kelurahan terkesan diserang oleh kubu oposisi karena kurangnya payung hukum dan terkesan terburu – buru dianggarkan pada tahun 2019 tanpa diskusi lebih lanjut dengan parlemen.

Di satu sisi mungkin saja kritik mereka benar namun di sisi yang lain hal ini adalah salah satu cara dari pihak oposisi untuk menyerang kubu pemerintah mendekati tahun politik dengan isu dana kelurahan ini.

Pemerintah mungkin saja melakukan hal yang benar namun masih menuai kritik hanya karena masalah hukum/administrasi seperti ini, apalagi di tahun politik kedepan memang segala cara dapat dilakukan pihak penantang / oposisi untuk menyerang pemerintah dengan kritik – kritik tajam terhadap pemerintah, baik itu terhadap kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat sekalipun.

Sudah sepantasnya apabila memang dari aspirasi dari kelurahan – kelurahan meminta dana kelurahan untuk pembangunan, kenapa tidak dilakukan saja oleh pemerintah dan kita dukung dan apresiasi. Namun kita juga harus mengawal dan mengkritik program dana kelurahan dengan kritik yang bersifat membangun bagi suksesnya program dana kelurahan ini, bukan kritik yang ditujukan untuk menyerang kubu pemerintah semata.

Please follow and like us:
0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *